Keluarga Terdakwa Kecewa Jaksa Tuntut Tinggi Terdakwa Judi Online

Kantorberita.co.id – JAKARTA. Kasus judi online yang dituduhkan kepada tiga terdakwa Aristharkus, Vicky, dan Mery dengan perkara No. 9/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, akhirnya dituntut JPU Fedrik Adhar SH selama 4 tahun penjara dan denda satu milyar rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam tuntutannya JPU Fedrik Adhar SH, dihadapan Ketua Majelis Hakim Tugiyanto
SH.MH, Hakim anggota Agung SH.MH dan Firman SH, menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 303.ayat (1) ke-1-KUHP junco Passl 55 ayat (1) KUHP.juncto pasal 64 ayat(1) KUHP. Hal ini dikuatkan saksi saksi yang dihadirkan di persidangan.

Mendengar tuntutan tersebut, kekecewaan terdakwa kasus judi online maupun keluarganya meluap. Diluar persidangan, Keluarga terdakwa saat dikonfirnasi mengatakan sangat kecewa atas tuntutan Jaksa Fedrik.

” Saya sangat kecewa, atas tuntutan jaksa. Tuntutan terlalu tinggi. Istri saya baru bekerja 3 hari dan tidak tau sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dalam kejahatan judi online, meteka orang awam tidak mengerti apa- apa,”,” tutur Erik (suami terdakwa Mery) yang berharap dan berdoa keadilan akan datang dan mempercayakan semuanya kepada majelis hakim mempertimbangkan untuk keputusannya nanti.

Pada sidang sebelumnya,, para terdakwa menjelaskan bahwa mereka tidak tahu sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dalam kejahatan judi online. Terdakwa Mery Andriyan mengatakan bahwa sepanjang pengetahuan dia, bisnis yang dijalankan oleh atasannya adalah digital marketing. Sedangkan Terdakwa Randy hanya diberitahu bahwa pengelolaan rekening yang dilakukannya untuk tujuan pinjaman online.

Sementara Kuasa Hukum Para Terdakwa Gideon Tarigan SH dari kantor hukum MTH Lawfirm meyakini bahwa para kliennya tidak melakukan kesalahan yang didakwakan JPU Fedrik Adhar. Pada fakta persidangan, tidak ada bukti ataupun saksi yang dapat mengaitkan para terdakwa dengan pasal 303 tentang perjudian.

” Para terdakwa dengan tegas membantah sebagian besar isi BAP. BAP dibuat di bawah tekanan dan intimidasi penyidik tanpa diperbolehkan untuk didampingi penasehat hukum,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui bahwa terkait proses penyidikan ini, para terdakwa pernah mengajukan praperadilan yang mana pada akhirnya terpaksa digugurkan akibat ketidakhadiran termohon praperadilan selama dua minggu.

“Jaksa membatalkan proses Praperadilan di hari ke-7 dengan Surat Internal Kejaksaan yang ditandatangani dirinya sendiri sehingga Praperadilan dinyatakan gugur tanpa ada keputusan hakim,” tutur nya. BT

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *