Cap.Juliantono Ginting Ditahan Pemerintah China Diminta Presiden Campur Tangan

Kantorberita.co.id – JAKARTA. Pelaut Indonesia, Juliantorno Ginting yang diduga melanggar menyelundupkan barang biasa hingga sekarang masih gelap. Informasi guna memastikan keberadaannya yang bekerja sebagai Master di kapal Cargo HengvSmooth, PT.Armada Maritim Nusantara atau PT Baleno Shiping sampai ditahan belum dapat data yang valid. Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Keluarga Juliantono Ginting, Slamet Tambunan SH yang juga dihadiri para Corp Alumni Ami dan Stimar Ami Jakarta (CAASA) yang mendukung dan berharap agar Juliantono Ginting dapat perhatian pemerintah untuk dapat menyelesaikannnya, di STIMar AMI, Kampus Ungu, Pulomas Jakarta Timur, Jumat (30/8).

James Slamet Tambunan, SH.MA, selaku Kuasa Hukum Keluarga Juliantono Ginting, ungkapkan sejak di tahan pihak kepolisian Negara China 5 April 2019, hinga kini keberadaan dan nasibnya belum dapat diketahui.

“Sejak dilakukan penahanan terhadap Klien kami, Kementerian luar negeri Cq Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu belum dapat memastikan keadaan Juliantono dan juga dalam memberi bantuan hukum. Sebab aparat yang berwenang China belum memberikan akses kepada KJRI Shanghai untuk bisa ketemu langsung  dengan Juliantono Ginting,” terang James Slamet Tambunan SH memaparkan pihaknya telah mengirimkan surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Duta Besar RI di Beijing, No. 012/SPPH/JST/-Law Firm/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Menteri Perhubungan No.014/SPPH/JST-Law Firm/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia.

Menurut Slamet berita penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian China tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemberitahuan penangkapan hanya diberitahu kepada pihak keluarga saja itu yang dilakukan. Padahal Konvensi di Wina dinyatakan ” Kewajiban Pemerintah untuk Consular notification Jika terjadi penangkapan warganya negara asing, wajib beritahu ke Konjen, Dubes, Menlu, pemerintah / presiden, itu aturannya. Kami sangat kecewa dan menyayangkan hal itu terjadi,” tutur Slamet

Pihak KBRI Shanghai hanya dapat informasi dari Kepolisian Lianyunggang bahwa berkas perkara Juliantono sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sudah proses untuk disidangkan. Untuk itu KBRI masih menunggu Contak person kejaksaan di China yang menangani kasus ini.

‘ Sampai detik ini saya belum dapat informasi yang valid, apakah pemerintah sudah dapat akses untuk penegak hukum Cap Juliantono dan bisa bertemu? belum bisa,” ujarnya.

Dijelaskannya, informasi yang diterima dari Jhuda Nugraha, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu menyampaikan dugaan kasus penyelundupan barang tidak hanya melibatkan Juliantono, tetapi ada juga WNI lainya yaitu Dadang Sutardi dan Joni dalam kasus yang sama. Sementara 7 WNI lainnya, Hidayat, Hartono, Tolip, Turcia, Rizki, Arya dan Rahman telah dibebaskan karena berdasarkan hasil insvestigasi Kepolisian China dinyatakan tidak cukup bukti.

Dijelaskan J Slamet Tambunan, kronoligis
Cap.Juliantono Ginting menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Of Employment) di Jakarta dengan forever rise group ltd dengan PT Armada Maritim Nusantara selaku agen di Indonesia dan langsung diberangkatkan dari Bandara Udara Soetta ke Taiwan.

Juliantono Ginting berkerja diatas Kapal MV. Ise Maru, namun fakta dilapangan justru bekerja pada Kapal Heng Smooth tanpa pemberitahuan. Terakhir Juliantono berkomunikasi dengan istrinya lewat telepon mengabari keadaan dan kondisi diatas Kapal hingga pada tanggal 05 April 2019 dan merupakan komunikasi terakhir.

Pada tanggal 7 April, istrinya menerima miscall selama enam kali dari Julintono, namun saat di telepon balik tidak ada respon sama sekali termasuk lewat WhatsApp hingga putus komunikasi.

Selanjutnya pada anggal 15 April 2019, J.Slamet Tambunan menceritakan, istri Juliantono menerima surat berbahasa China dari Negara Chia sehingga tidak paham maksud dan tujuan dari isi surat. Kembali tanggal 20 April 2019 mendapat kiriman surat dari Negara China dikirim oleh Juliantono Ginting yang  menjelaskan dirinya sedang menghadapi masalah dan menitip pesan agar istrinya menjaga baik-baik anak-anaknya.

Sementara pihak PT Armada Maritim Nusantara selaku agen di Indonesia tidak pernah merespon dan terkesan bahwa Agen tersebut melakukan pembiaran atas kejadian itu.

Dsisi lainnya dukungan Corp Alumni STMar AMI (CAASA) yang disampaikan lewat Waketum CAASA, Hery S, terhadapa Cap.Juliantono Ginting, berharap pemerintah segera tuntaskan kasus ini.

Sedangkankan Sekjen CAASA, Hariman Siegar, mengatakan, pemerintah/ presiden agar melindungi warga negaranya yang tersangkut masalah hukum di luar negeri.

“Kami siap menghadap Presiden RI. Negara harus hadir membela warga negaranya,” ujar Sekjen CAASA, Hariman Siregar.  Butet

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *