FEODALISME DI TUBUH GERINDRA, PRABOWO HARUS TEGAS.

Press Rilis

Kepada YTH Pimpinan Kantor Berita

 

Indonesia memiliki pra syarat untuk mandiri sebagai bangsa yang maju, unggul dan menjadi macan asia jika bisa segera menghapus budaya feodalisme dan hantu kapitalis liberal dari bumi nusantara “Indonesia”.

Feodalisme ini tidak tampak tapi sangat berbahaya hingga mengancam ideologi negara dan menghambat kemajuan serta menghancurkan bangsa secara perlahan. Feodalisme merupakan salah satu akar pokok masalah yang masih menjadi penyakit yang menakutkan ditengah berbagai polemik yang menghambat kemajuan demokrasi Republik Indonesia.

Belum usai kegaduhan politik di Papua dan pemindahan Ibu Kota Negara, beberapa hari yang lalu Republik di gegerkan pasca di kabulkannya gugatan perkara 9 Kader Partai GERINDRA yang secara jelas kalah dalam pertarungan pileg 17 april lalu yaitu atas nama Nuraina, Pontjo Prayogo SP, Mulan Jameela, Adnan Taufik, Adam Muhammad, Siti Jamaliah, Sugiono, Katherine A OE, dr Irene (yang selanjutnya di sebut Penggugat) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Agustus 2019.

Dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim Zulkifli mengatakan tergugat I (DPP Partai Gerindra) dan tergugat II (Dewan Pembina Partai Gerindra) berhak melakukan langkah administrasi internal untuk memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari partai gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 pasal 24 C ayat (1) mengatakan bahwa MK adalah yang memiliki kewenangan dalam mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang memiliki kewenangan menetapkan calon terpilih anggota DPR sebagaimana pasal 421 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah KPU, sedangkan anggota DPRD adalah KPU Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota, bukan partai politik.

DPR hanya akan melantik sesuai dengan hasil pemilihan umum yang di tetapkan KPU, sehingga putusan pengadilan negeri jakarta selatan ini menjadi rancu dan akan membahayakan sistem demokrasi kita jika anggota dewan di tunjuk dan di pilih oleh partai politik, jika demikian lebih baik tidak ada pemilu.

Setelah mengamati dan menelaah secara mendalam, di khawatirkan dan atau di duga adanya ocnum yang menduduki kursi strategis di internal DPP GERINDRA membangun budaya feodal jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di laksanakan. Aliansi Pemerhati Demokrasi yang selanjutnya di singkat APD menyatakan sikap sebagai berikut:

Mempertanyakan Integritas Hakim terkait yang terlibat dalam putusan dikabulkannya gugatan 9 Kader Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan meminta Komisi Yudisial memanggil hakim terkait untuk dimintai keterangan. Apabila didapati melanggar kode etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim agar dapat ditindak secara Tegas.

Meminta kepada Bapak Prabowo Subianto Djojohadikusumo untuk dapat bersama merawat kedewasaan dan kewarasan demokrasi dalam aktifitas politik di Republik Indonesia khususnya di Partai Gerindra, sesuai dengan amanat UUD RI 1945 dan Pancasila serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menegaskan DPP GERINDRA untuk bersikap tegas dan jelas sesuai Undang-undang yang berlaku dan tidak membuat kegaduhan nasional karna berpihak kepada Kader yang bukan representatif mewakili rakyat di daerah pemilihannya masing-masing sebagaimana penetapan perolehan suara resmi oleh KPU.

Mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama merawat harmoni kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan semangat Pancasila.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 29 Agustus 2019

Rizki Juli Andika, SH.
(Kordinator Presidium Aliansi Pemerhati Demokrasi)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *