Pelantikan Bupati Alor Yang Tidak Lazim Dan Dianggap Melanggar Pasal 71

Kantorberita.co.id, Jakarta- Persidangan sengketa pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor masih berlanjut di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Selasa (3/8).

Hari ini,  persidangan tersebut sudah memasuki sidang ke-5, dengan penggugat memanggil 2 saksi dari Kalangan Aparatur Sipil Negara yaitu Endang Heryani Adang SKM selaku PNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dan Zet Laatang salah satu pegawai Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Menurut keterangan Saksi Endang Heryani Adang SKM, “Saya dimutasi dari Kasi SDM Dinas Kesehatan menjadi Staff. Kemudian saya dipanggil dan diperiksa. Namun,  saya membantah tuduhan tersebut dan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan. Tetapi kemudian, Endang malah dituduh telah menghalang-halangi pemeriksaan dan dimutasi menjadi staf pelaksana, urai Endang.

Endang sangat kecewa terhadap pemerintahan Kabupaten Alor yang telah memutasi pekerjaanya dari pegawai Dinas Kesehatan beralih ke bagian Sekretariat Korpri di Kabupaten Alor. 

“Saya sangat kecewa atas keputusan pemerintah dalam hal memutasi pekerjaan saya sebagai ASN, karena bidang kerjaan yang saya jalani saat ini telah melenceng dari status pendidikan saya selaku sarjana kesehatan. Oleh karena itu, pengacara penggugat meminta saya untuk menjadi saksi di sidang ini. Di sidang ini lah, Selain ingin mencari keadilan buat diri saya sendiri, saya juga ingin menujukkan kesewenangan-wenangan Bupati Petahana ” tegasnya saat menjadi saksi.

Sementara itu, Saksi ke-2 Zet Laatang mengatakan, “saya diberhentikan sebagai pegawai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor oleh Tim yang dibentuk Bupati Alor, dengan tuduhan bahwa saya diduga melanggar kedisipilan atas tidak masuk kerja selama 56 hari,” katanya.

Lanjut Zet Laatang menjelaskan, bahwa absensi di Kecamatan tersebut, dilakukan setiap per-Tiga bulan sekali dan itu berlaku bagi seluruh pegawai Kecamatan Pulau Pura. Selama bekerja disana tidak ada absensi yang harus ditandatangani setiap hari. “Namun, pada bulan Maret 2018, saya dipanggil dan diperiksa oleh Tim Bupati dengan menyodorkan dokumen absensi yang berbeda dengan absen di Kecamatan, dan diduga pegawai yang melanggar disiplin. Atas bukti itu Pemerintahan Kabupaten Alor memberhentikan saya selaku pegawai di Kecamatan tersebut,” tuturnya pada Ketua Hakim DR Umar Dani SH dalam persidangan tersebut.


Pengacara Dian Christianto selaku Tim Penasehat Hukum Penggugat menjelaskan, pihaknya optimis untuk mendalilkan suatu kebenaran agar keadilan mendapat tempat sesuai kedudukannya.

“Sidang ini mengenai pelanggaran pasal 71 (yang diduga) dilakukan oleh Bupati Petahana pada masa jabatannya yang mana didalam pasal 71 Bupati Petahana dilarang, dengan tegas dikatakan dilarang, baik di pasal tersebut maupun penjelasannya dilarang melakukan pergantian pejabat. Saksi yang kami ajukan itu merupakan pejabat dan itu tersumpah.” ujarnya.

Bahwa Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2.  

“Di Bawaslu RI kami dapat keputusan, bahwa Bawaslu RI mengabulkan dalil-dalil kami, namun waktunya itu tipis dengan pelantikan, yang mana pelantikan itu dilangsungkan pada bulan Maret.” katanya.

Menurutnya, ada hal yang tidak lazim pada keputusan melakukan pelantikan pada bulan Maret itu. Sebab, dari informasi yang diterima, bahwa untuk pelantikan Bupati dan pelantikan Wakil Bupati Alor diagendakan sekitar bulan September.
“Dalam hal ini berarti dari tanggal 17 Maret, sampai akhir September itu seharusnya (dijabat oleh) Plt (pelaksana tugas),” tegasnya.

“Itu ada suratnya, memang tidak ditujukan kepada kami namun ada rekan-rekan kami yang melihat itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang tandatangan adalah bapak Soemarsono kalau nggak salah,” katanya pada awak media.

Ketua Tim Penasehat Hukum Penggugat Lomboan Djahamou menambahkan, perjuangan dari para Penggugat dan kuasa hukum ini bukan hanya formal hukum, tetapi ini membongkar dugaan kejahatan demokrasi, karena diduga ada pelanggaran pasal 71 yang sementara (pada sidang) telah dibuktikan.

“Dan bukan tidak ada bukti, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan itu pelanggaran dan dikuatkan oleh Bawaslu RI, itu pelanggaran. Dan Bupati petahana, tidak menerima rekomendasi Bawaslu. Dia malah melaporkan Bawaslu RI ke DKPP,” Minggu lalu, Alhamdulillah puji syukur, DKPP menolak gugatan Bupati Alor.” kata Lomboan.

“Berarti memang bahwa Bupati ini melanggar, Kita mau kemana lagi? kami dari Kampung, satu-satunya ya PTUN.” tandasnya.

Dia pun berharap, semoga kebenaran ini akan terungkap, kebenaran didudukan pada tempatnya. Karena ini merupakan tindakan kejahatan yang berupa kebohongan publik, dan ini harus dimusnahkan, agar dikemudian hari para pejabat tidak lagi melakukan kewenangan di luar hukum yang tertera di Undang-Undang yang sah, pungkasnya dengan penuh semangat. 

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2018, Pasangan Nomor urut 1 menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor perihal dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana yaitu melakukan penggantian dan/atau pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor pada bulan Juni, Juli, Agustus, November dan Desember 2018. Dimana penggantian dan/atau pemberhentian pejabat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Laporan tersebut ditembuskan pula kepada Menteri Dalam Negeri, Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu pusat (surat laporan beserta dokumen pendukungnya terlampir), namun Bawaslu Alor berkesimpulan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana tidak melakukan pelanggaran administratif. 

Pada Tanggal 13 Agustus 2018, KPU Kabupaten Alor–Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan No. 38/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 yang intinya menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor 2018. 

Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2018, saudara Albon Sely dan tanggal 17 Januari 2019, saudara M Bensolihin S Enga, juga melakukan laporan yang sama ke Bawaslu RI dan oleh Bawaslu RI laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menanganinya. Bawaslu Alor maupun Bawaslu NTT mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8772 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-8773 yang pada intinya menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor untuk periode 2019-2024 dan berlaku pada tanggal Pelantikan.

Oleh karena itu, tanggal 27 Februari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan Surat No. R-697/KASN/2/2019 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Surat Rekomendasi terlampir)

Bahwa Rekomendasi dari KASN tersebut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rekomendasi dari KASN tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Pasangan Nomor Urut 2 Petahana, dalam hal ini Bupati Drs Amon Djobo/Petahana telah melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 bulan dari tanggal penetapan pasangan calon Bupati tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri atau dengan kata lain Bupati Drs Amon Djobo telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016.

Pada tanggal 11 Maret 2019, saudara H. Aris Wahyudi, SH selaku Ketua tim Pemenangan Pasangan Nomor urut 1 menyampaikan Surat Tuntutan Pembatalan Pelantikan Bupati Alor-Nusa Tenggara Timur terpilih hasil Pilkada 2018 kepada Menteri Dalam Negeri karena Bupati terpilih (Pasangan Nomor Urut 2 Petahana) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 sesuai rekomendasi  dari KASN tersebut diatas (surat terlampir).

Kemudiam tanggal 12 Maret 2019, saudara Robert J. Tubalau (team sukses Pasangan Nomor urut 1) menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Pusat di Jakarta (terlampir)dan pada tanggal 17 Maret 2019, Bawaslu Pusat menerbitkan surat yang intinya menyampaikan telah terjadi pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 (surat terlampir), dan Bawaslu menyerahkan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut kepada Kementrian Dalam Negeri dengan pertimbangan Bawaslu tidak memiliki kewenangan lagi untuk merekomendasikan pelanggaran pemilihan karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor telah berakhir.

“Dari uraian singkat ini diatas, kami mengindikasi kuat Bupati Alor saat ini adalah “BUPATI BODONG” karena tidak memiliki SK Asli pengangkatan Bupati yang Sah dan Benar sesuai ketentuan. Dugaan ini di perkuat lagi oleh tidak Mampunya Mendagri Membuktikan SK Asli dalam Perakara TUN di Jakarta yang sementara berlangsung,” kata Ketua Tim Penasehat Hukum Penggugat Lomboan Djahamou.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *