Milenial Bicara Gelar Diskusi “Masih Perlukah Revisi UU KPK”

Kantorberita.co.id, Jakarta – Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik gelar diskusi dengan tema “Perlukah Revisi UU KPK”. Ginka Febriyanti sebagai salah satu inisiator menjelaskan, bahwa forum ini bertujuan untuk menampung para aspirasi mahasiswa, khususnya tuntutan para Milenial terhadap kinerja pemerintah.

Saat ini, Indonesia sedang ramai dengan berbagai problema, khususnya problema aksi para Mahasiswa menuntut berbagai tuntutan di depan gedung MPR/DPR, dan aksi inipun menjadi trending topik di pemberitaan Indonesia dan luar Negeri. Karena, akhir dari para aksi mahasiswa tersebut, berujung anarkis dengan Polri, jelas Ginka Febriyanti kepada Media usai pelaksanaan Forum diskusi “Milenial Bicara: Masih Perlukah Revisi Undang-Undang KPK” di Warunk Upnormal Kemang, Jakarta, Sabtu (28/9).

“Hal seperti inilah yang kami tidak harapkan, anarkis bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah. Oleh karena itu, Aliansia Milenial Pengamat Kebijakan Publik hadir untuk menampung para aspirasi rakyat dalam kegiatan Forum “Milenial Bicara”. Didalam forum ini mahasiswa para Milenial bebas berbicara apapun, keluarkan aspirasi Milenial dengan cara diskusi sehingga mendapatkan solusi terbaik bagi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia, kami disini hadir untuk para Milenial,” ujar Ginka.

Ginka menambahkan, Forum saat ini, membahas problema yang sedang trend yaitu Revisi UU KPK,  Gelombang aksi demo penolakan atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir dan menuai Pro Kontra, bahkan menimbulkan banyak korban bahkan nyawa. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari Koalisi Masyarakat Sipil, Akademisi baik itu Guru Besar, Dosen hingga Aliansi Mahasiswa, Pelajar SMA, para tokoh nasional, para pemuka agama hingga unsur KPK baik dari pegawai hingga pimpinan menolak revisi UU KPK ini dengan aksi demo turun ke jalan di berbagai kota.

Alasannya jelas, revisi yang merupakan inisiatif DPR RI tesebut dianggap melemahkan KPK. lni terlihat dari adanya sejumlah poin yang memangkas kewenangan lembaga antirasuah itu, seperti adanya dewan pengawas, penyadapan harus izin dewan pengawas, dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan, hingga tidak boleh mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri, pungkasnya.

Masyarakat Sipil mencurigai Revisi UU KPK ada transaksi politik dibalik sikap DPR yang ingin merevisi undang-undang ini. Setidaknya ada dua indikasi transaksional ini, pertama Revisi UU KPK harusnya masuk dalam program Prolegnas 2019 yang ditetapkan pada Oktober 2018 lalu bukan ditetapkan atau disepakati melalui paripurna. Kedua, revisi UU KPK juga berbarengan dengan revisi UU MD3 yang salah poinnya ada 10 pimpinan di MPR RI.

Maka atas dasar ini dan kesadaran bersama, Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik, beritikad baik untuk mendiskusikan problem bersama negara ini dengan tajuk ”Milenial Berbicara: Perlukah Revisi undang undang KPK”.

Dalam forum ini, menghimbau kepada seluruh Massa Aksi Milenial agar lebih bersikap Dewasa dan Cerdas dalam menanggapi isu-isu yang beredar di Media Sosial, yang sifatnya provokatif dan tidak memberikan solusi yang membangun. Dan mengajak kepada seluruh Massa Aksi Milenial untuk ikut gabung berdiskusi lebih tajam dalam menanggapi persoalan RUU KPK, agar menjadi Agent of Control yang cerdas dan tidak hanya ikut ikutan, sehingga rentan ditunggangi oleh kelompok yang mempunyai kepentingan.

Sambung Ginka, bicaralah secara face to face (langsung) agar tidak kena provokasi, selain berbicara secara online. Kegiatan ini tidak ditunggangi oleh para elite politik, melainkan diri kita sendiri. Kenapa Ditunggangi diri kita sendiri? Karena, kegiatan ini diisi oleh kita sendiri, untuk kita sendiri, dan untuk kemajuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kedepan forum ini akan terus kami lakukan, dengan tujuan menampung aspirasi Milenial secara berdiskusi. Dengan adanya diskusi seperti ini, mudah-mudahan dapat mengurangi kegiatan aksi yang anarkis. Jadi, para mahasiswa tidak perlu lagi melakukan aksi langsung ke lapangan, karena dengan adanya diskusi ini sama dengan menyampaikan aspirasi rakyat untuk pemerntah. Oleh karena itu, kami sangat berharap kerjasama antara Media baik cetak, online, dan TV. Karena kerjasama dengan para Media dapat menyalurkan kegiatan kami kepada masyarakat dan khususnya Pemerintah”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *