Gabungan Ormas Pemuda dan Mahasiswa Mendukung Omnibus Law

Kantorberita.co.id, Jakarta Bertempat di Bilangan kawasan Cikini Jakarta Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (AMPI), dan forum Umat Islam Bersatu (FUIB) melakukan konferensi pers siang ini (19/3/2020).

Rahmat Himran kordinator acara menyatakan sikap gabungan antara ormas mahasiswa:

1. Kami Mengajak elemen dan organisasi Kemahasiswaan serta para Mahasiswa untuk tidak terjebak dalam pembenturan opini negatif terkait RUU Omnibus Law Tenaga Kerja yang dimanfaatkan oleh kelompok yang mempunyai kepentingan untuk membenturkan para tenaga kerja dengan pelaku usaha.

2.Kami mendukung Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja dirancangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menegah (2024) sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi 5,7 – 6.0 persen rata-rata per tahun. Agenda jangka panjang (2045) mewujudkannya Indonesia sebagai 5 kekuatan ekonomi dunia. Mencapai hal itu, diperlukan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga memudahkan pengusaha dalam mengembangkan usahanya melalui berinvestasi. Hal ini akan berdampak luas pada kebutuhan tenaga kerja yang bertambah.

3.Dari Data BPS tahun 2019, pengangguran di Indonesia tercatat ada 7 juta masyarakat pengangguran membutuhkan pekerjaan, oleh karena itu langkah cepat pemerintah dengan memaksimalkan Lapangan kerja baru. Kondisi ini akan tercipta jika ada investasi yang masuk. Bercemin kondisi itu, Ombinus Law Cipta Kerja harus menarik bagi investor agar mereka mau menanamkan modalnya atau mengembangkan usaha yang eksistin.

4 Sebagai Visi Indonesia 2045 ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kekuatan besar ekonomi dunia. Namun demikian, merupakan suatu keniscayaan, jika dari saat ini semua pihak yang memiliki agenda kepentingan sudah membuat stigma negatif dan memprovokasi para pekerja dan kaum intelektual kampus memberikan warna isu-isu negatif serta kontraproduktif terkait RUU cipta tenaga kerja.

5. Masih Banyak peraturan yang tidak harmonis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Omnibus Law Ciptaker akan memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan aturan yang tumpang tindih itu. Para pelaku usaha membutuhkan jaminan kemudahan dan kepastian berusaha. Omnibus Law Ciptakerja akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

6.Kami dari gabungan ormas kemahasiswaan dan kepemudaan menyatakan sikap secara bulat dan tegas mendukung rencana Pemerintah dan DPR RI yang sudah sangat maksimal membahas isu-isu strategis tersebut secara kontinyu di ruang publik terkait RUU Cipta Tenaga Kerja agar dapat menghasilkan solusi atasi tumpang tindih regulasi di Indonesia secara cepat, efektif, dan efisien. Terakhir, patut digarisbawahi bahwa kebijakan Cipta Tenaga Kerja menguntungkan semua pihak yaitu para buruh dan investor.

Selanjutnya Rizal Setiawan menyampaikan terkait ada beberapa hal yg termaktub dalam:
III. KETENTUAN SANKSI PIDANA.
PASAL 187 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1),Pasal 71 ayat(2),Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 85 ayat (3),dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100,000,000,00 (serratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 67 ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 71 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 78 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Ayat (2) waktu istirahat dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja /buruh paling sedikit meliputi:
a. Istirshst antara jam kerja ,paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terusmenerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja .
b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 85 ayat (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

Pasal 144 Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

IV. KETENTUAN SANKSI PIDANA DENDA.
PASAL 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), pasai 78 ayat (1), dan Pasal 148 ,dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5,000,000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 38 ayat (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

Pasal 78 ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 148 (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. selanjutnya disampaikan juga oleh ketua umum (FUIB) Rahmat Himran Menyampaikan Pada
saat ini Rancangan (RUU) cipta lapangan kerja ( Omni bus Lau) sedang di godok oleh DPR RI untuk ditetapakan menjadi undang undang ,tentunya hal tersebut sangat membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat agar RUU Lapangan kerja dapat terealisasi dengan baik. Bang Dunia mencatat ,posisi skor indonesia di sepanjang 1996-2017 selalu minus atau di bawah nol.menurut rumusan skala indeks regulasi Bank Dunia,skor 2,5 poin menunjukan kualitas regulasi terbaik,sementara skor paling re dah 2,5 poin.

pada 2017,skor indonesia menunjukan angka 0,11 poin dan berada di peringkat ke -92dari 193 negara.Dalam lingkuo ASEAN, posisi indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah singapur,Malaysia,Thailand,dan Filipina

selain itu indeks regulasi indonesia rendah,banyaknya regulasi juga telah memunculkan fenomena hyper regulation karena itu sangat di butuhkan adanya revisi aturan perundang undangan yang saling berben turan, sehingga sekema Omnibus Law adalah jalan satu satunya yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat. keberadaan Omnibus Law dapat memberikan sejumlah keuntungan bahwa konsep Omni bus Law bisa digunakan untuk mengatasu penyeregaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, Omnibus Law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal serta dapat mengangkat peluang terbukanya investasi di daerah yang berguna untuk mengentskan kemiskinan dan pengangguran di daerah indonesia.Menyukapi persialan tersebut kami dari gabungan ormas Mahasiswa dan kepemudaan yang terdiri dari:- Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ).- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda indonesia ( AMPI). Forum Umat Bersatu ( FUIB). Denagan ini menyatakan sikap mendukung adanya RUU Cipta Lapangan Kerja agar dapat menghasulkan solusi atasu tumpang tindih regulasi di indonesia secara cepat, efektif dan efisien,”ujar Rahmat Himran (FUIB).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *